Demak, Hukum-Kriminal.com – Pemerintah Kabupaten Demak kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Demak dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Ke-20 Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban […]
DEMAK, Hukum-Kriminal.com – DPRD Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026). Rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan dihadiri Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda, […]
DEMAK, Hukum-Kriminal.com – Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Demak yang dijadwalkan membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026), tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi ketentuan kuorum. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, bersama unsur pimpinan […]
DEMAK, Hukum-Kriminal.com – Komisi A DPRD Kabupaten Demak menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan menerima audiensi sejumlah calon perangkat Desa Werdoyo dan Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung, yang menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan seleksi perangkat desa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (2/7/2026). Audiensi yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak tersebut merupakan tindak […]
Demak, Hukum-Kriminal.com – DPRD Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Demak, Senin (29/6), dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Demak, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi […]
Poto** Penutupan sementara pabrik pengeringan bulu ayam di desa poncoharjo oleh DLH dan Sat-PP DEMAK, Hukum-Kriminal.com – Penutupan perusahaan pengelola limbah bulu ayam di Desa Poncoharjo, Kecamatan Bonang, pada 24 Juni 2026, justru menjadi pemantik tuntutan baru dari pegiat sosial dan masyarakat. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Demak agar tidak berhenti pada satu kasus, melainkan melakukan […]
DEMAK , Hukum-Kriminal.com – Langkah tegas kembali ditunjukkan Tim Penegakan Produk Hukum Daerah Kabupaten Demak. Pada Rabu (24/6/2026), dua lokasi usaha penjemuran bulu ayam di Desa Poncoharjo, Kecamatan Bonang, resmi disegel dan ditutup sementara oleh petugas gabungan. Penyegelan tersebut menyasar usaha milik Masithoh dan Santoso yang selama ini menjalankan aktivitas penjemuran bulu ayam di wilayah […]
DEMAK, Hukum-kriminal.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilprades) Sukodono yang sempat menjadi perhatian publik mendapat penegasan dalam audiensi yang digelar Komisi A DPRD Kabupaten Demak. Dalam forum tersebut, Muadhom menyampaikan bahwa seluruh proses Pilprades telah dilaksanakan sesuai tahapan, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Audiensi yang berlangsung di DPRD Kabupaten Demak pada hari Senin, 15 Juni […]
Demak, Hukum-kriminal.com – DPRD Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna Ke-15 dan Ke-16 Masa Sidang II Tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak, Senin (9/6/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Demak, […]
Demak, Hukum-Kriminal.com – Aroma dugaan penyalahgunaan kewenangan kembali mencuat di Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Kepala Desa Wonokerto kini menjadi sorotan tajam publik setelah diduga menerima bantuan pembangunan gedung balai desa dari pihak ketiga secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan masyarakat dan tanpa mekanisme resmi desa. Padahal, Balai Desa merupakan aset milik desa yang pengelolaannya wajib […]