JAKARTA, HuKum-Kriminal.com – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah menindaklanjuti aspirasi petani tebu Kabupaten Blora terkait terhentinya operasional Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) dengan menyampaikan langsung permasalahan tersebut kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Langkah tersebut dilakukan usai audiensi Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora dengan sejumlah pihak di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam pertemuan itu, para petani menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi akibat berhentinya aktivitas pabrik gula yang selama ini menjadi salah satu penopang sektor pergulaan di wilayah Blora.
Rina Sa’adah menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan petani tebu, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada keberadaan pabrik gula.
“Permasalahan ini memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah bersama dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian bagi petani,” ujar Rina.
Menurutnya, terhentinya operasional PG GMM menyebabkan petani harus mengirim hasil panen ke pabrik gula di luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya distribusi serta memengaruhi kualitas tebu dan nilai rendemen yang diterima petani.
Sebagai wakil rakyat di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, Rina menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi petani melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait.
“Kami akan terus mendorong adanya langkah konkret agar keberlangsungan usaha petani tebu tetap terjaga dan dampak ekonomi yang lebih luas dapat diminimalisir,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Audiensi Petani Tebu Blora, Exi Wijaya, mengapresiasi respons cepat yang diberikan Rina Sa’adah dalam memperjuangkan aspirasi petani hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dengan Menteri Pertanian dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang memberikan kepastian bagi petani,” ujarnya.
Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo, juga menyampaikan harapan agar perhatian yang diberikan DPR RI dapat berujung pada solusi nyata bagi keberlangsungan sektor pergulaan di Kabupaten Blora.
Menurutnya, kepastian penyerapan hasil panen dan keberlanjutan industri gula menjadi kebutuhan mendesak bagi petani untuk menjaga stabilitas usaha dan perekonomian masyarakat.
Paguyuban Petani Tebu Blora berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah strategis guna mempercepat penyelesaian persoalan PG GMM sehingga aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak dapat kembali berjalan secara optimal. (Agil)
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
