Demak, Hukum-Kriminal.com – Atmosfer ruang sidang DPRD Kabupaten Demak mendadak penuh wibawa dan semangat perubahan. Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I Tahun 2026 digelar dengan agenda krusial: penetapan dan penyerahan rekomendasi strategis terhadap LKPJ Bupati Demak Tahun Anggaran 2025.
Dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD, forum ini bukan sekadar seremoni—melainkan panggung penegasan komitmen legislatif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap berada di rel kepentingan rakyat.
Sejak awal, nuansa religius dan kebangsaan begitu kental. Dalam pembukaan, pimpinan rapat mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur sekaligus meneguhkan semangat perjuangan, sejalan dengan momentum Hari Kartini dan menyongsong Hari Buruh 2026—dua simbol kuat tentang perjuangan, kesetaraan, dan kerja keras untuk kemajuan bangsa. Jumat, 24/4/2026.
Tak hanya formalitas, DPRD Demak menunjukkan keseriusannya. Dengan kuorum yang terpenuhi, rapat dinyatakan sah dan terbuka untuk umum—sebuah sinyal transparansi yang ingin ditunjukkan kepada publik.
PROSES KETAT, HASIL TAJAM
LKPJ Bupati Demak Tahun 2025 yang sebelumnya diserahkan pada 31 Maret 2026, tak luput dari pengulitan mendalam. DPRD melalui Komisi A, B, C, dan D melakukan pembahasan maraton selama lebih dari dua pekan.
Hasilnya? Bukan sekadar catatan biasa. Rekomendasi strategis DPRD disusun sebagai “alarm keras” sekaligus panduan perbaikan bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.
Mulai dari capaian program, efektivitas kegiatan, hingga implementasi regulasi—semua dibedah tanpa kompromi.
PENYERAHAN RESMI, PESAN TEGAS
Momen paling sakral terjadi saat pimpinan DPRD secara simbolis menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Wakil Bupati Demak. Penandatanganan ini menjadi penegas bahwa DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberi arah.
“Ini bukan sekadar dokumen, tapi kompas perbaikan,” menjadi pesan tersirat dari forum tersebut.
BUPATI ANGKAT BICARA
Dalam sambutannya, Bupati Demak, dr. Hj. Eistianah, S.E., menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Pemerintah daerah, kata dia, siap melakukan evaluasi menyeluruh demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.
DINAMIKA POLITIK IKUT MENGHANGAT
Menariknya, di penghujung rapat, DPRD juga membacakan surat dari Fraksi PDIP terkait rekomendasi pergantian alat kelengkapan dewan. Ini menjadi sinyal bahwa dinamika internal legislatif terus bergerak, menunjukkan denyut demokrasi yang hidup.
DITUTUP DENGAN PESAN KUAT
Rapat ditutup dengan penuh khidmat, namun menyisakan satu pesan kuat:
DPRD Demak tidak ingin sekadar menjadi penonton, mereka ingin menjadi penggerak perubahan.
Dengan berakhirnya paripurna ini, publik kini menanti:
akankah rekomendasi tajam DPRD benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata?
(Agil)