KRAYAN, KALIMANTAN UTARA, Hukum-kriminal.com – Proyek pembangunan Jalan Malinau–Krayan kembali menuai sorotan tajam. Di tengah gelontoran anggaran negara yang nilainya fantastis, masyarakat justru masih harus berjibaku dengan kondisi jalan yang dinilai memprihatinkan. Kini, perhatian publik mengarah pada satu pertanyaan besar: ke mana peran Satker selama ini?
Sebagai ujung tombak pelaksanaan proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Satuan Kerja (Satker) seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan tepat mutu.
Kamis, 14/5/2026.
Namun kondisi di lapangan memunculkan keraguan besar terhadap efektivitas fungsi pengawasan tersebut.
Warga dan pemerhati pembangunan menilai progres proyek tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan pemerintah pusat. Di sejumlah titik, jalan dilaporkan mengalami kerusakan, pekerjaan berjalan lambat, dan akses vital masyarakat perbatasan belum juga membaik.
“Kalau pengawasan benar-benar ketat, mestinya kualitas pekerjaan terjamin. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dalam proyek pemerintah, Satker memiliki kewenangan strategis, mulai dari mengawasi kontraktor, memverifikasi progres pekerjaan, memastikan mutu sesuai kontrak, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara. Dengan kewenangan sebesar itu, publik menilai sudah sewajarnya Satker memberikan penjelasan terbuka atas berbagai sorotan yang muncul.
Pertanyaan yang kini bergema di tengah masyarakat pun semakin tajam: apakah pengawasan berjalan maksimal, atau hanya sebatas formalitas administratif?
Jalan Malinau–Krayan bukan proyek biasa. Infrastruktur ini merupakan urat nadi bagi masyarakat pedalaman dan wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Kualitas dan kecepatan pembangunan sangat menentukan mobilitas warga, distribusi logistik, hingga akses terhadap layanan dasar.
Karena itu, masyarakat mendesak pemerintah pusat dan instansi terkait untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi progres, kualitas pekerjaan, serta pengawasan anggaran dinilai mutlak diperlukan agar proyek strategis ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satker maupun balai terkait mengenai berbagai pertanyaan yang berkembang. Sementara itu, sorotan publik terhadap proyek Jalan Malinau–Krayan terus menguat, seiring tuntutan agar setiap rupiah uang negara dipertanggungjawabkan secara terbuka. (Red/Agil)
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
