Jakarta, Hukum-Kriminal.com Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014–2016, Prof. Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusional yang penuh dan tidak dapat diganggu gugat untuk memimpin Republik Indonesia hingga akhir masa jabatan pada 2029. Pernyataan tersebut disampaikan Prof. […]
Jakarta, Hukum-Kriminal.com Langkah strategis dipahat SMSI, sebagai salah salah satu Konstituen Dewan Pers, yakni mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa. Program ini menjadi bentuk komitmen merawat desa, sebagai manisfestasi merawat NKRI. ‘’Saya setuju Desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,’’ ujar Drs. Firdaus, Msi, Ketua Umum SMSI Pusat. Kegiatan […]
PEKALONGAN, Hukum-Kriminal.com Aktivitas galian C di wilayah Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi sorotan masyarakat. Penelusuran awak media dilokasi menunjukkan alat berat dan sejumlah armada dump truck tengah beroperasi. Persoalan yang kini dipertanyakan bukan hanya aktivitas penambangan, tetapi juga legalitas dan kesesuaian peruntukannya, termasuk apakah telah mengantongi perizinan pertambangan serta persetujuan lingkungan […]
Catatan atas Pidato Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL pada Pelantikan Pengurus DPN PERADI PROFESIONAL, 8 Mei 2026 Oleh: Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H. Deklarator dan Wakil Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL Bidang OKK, juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta. PENDAHULUAN Perubahan besar dalam lanskap hukum Indonesia pada abad ke-21 sesungguhnya tidak […]
Grobogan, Hukum-Kriminal.com – Aktivitas penambangan galian C ilegal di wilayah Widuri, Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, kian marak dan terkesan luput dari pengawasan aparat penegak hukum. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat sekaligus menimbulkan kerugian bagi para penambang legal yang telah mematuhi aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah titik penambangan diduga […]
Jakarta, Hukum-Kriminal.com – Keberadaan tambang pasir Ilegal di Srumbung Magelang Jawa Tengah yang sempat dikunjungi Agus Flores Ketum FRN selama 21 hari, akhirnya ditutup total oleh Bareskrim Polri, Sabtu (14/3). Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, membenarkan adanya penutupan tambang pasir Ilegal di sekitar wilayah yang di kunjungi Agus Flores kini ditutup total. […]
Advokat Perempuan dan Masa Depan Integritas Profesi Hukum Oleh: DR. Indah Riyanti, S.Pd., S.H., M.H. Deklarasi organisasi advokat PERADI PROFESIONAL pada 5 Maret 2026 di Jakarta menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika profesi hukum di Indonesia. Kehadiran organisasi advokat baru selalu memantik perdebatan: apakah ia sekadar menambah fragmentasi organisasi profesi, atau justru […]
Jakarta, Hukum-Kriminal.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mengusut tuntas dugaan penganiayaan berat berupa penyiraman air keras terhadap AY, Wakil Koordinator Kontras. Insiden tersebut terjadi di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 23.30 WIB. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa kasus ini mendapat atensi khusus […]
Surabaya, Hukum-Kriminal.com – Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dalam menghadapi ketidakpastian situasi global. Menurutnya, kekompakan adalah kunci utama bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai ancaman sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri acara silaturahmi dan safari Ramadan bersama Konfederasi […]
Jakarta, Hukum-Kriminal.com – Menanggapi pemantauan Komisi III DPR RI terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Tengah, putra daerah asal Sulteng, Agus Flores, angkat bicara secara tegas. Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW-FRN) tersebut menyatakan bahwa Kapolri saat ini berkomitmen penuh dalam memberantas tambang ilegal. Ia meminta pihak kepolisian […]
