DEMAK, Hukum-kriminal.com– Suasana Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak mendadak geger setelah sebuah pohon trembesi berukuran besar yang berada di area makam desa ditebang diduga dilakukan oleh Kepala Desa. Aksi tersebut disebut-sebut dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat, sehingga memicu gelombang protes dari warga. Yang membuat warga semakin geram, penebangan pohon itu diduga mengakibatkan sejumlah […]
Serang, Hukum-Kriminal.com — Pengurus Pusat Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 03/KPTS/POKJA-JAGADESA-PUSAT/VII/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Pokja News Room Jaga Desa Provinsi Banten Masa Bakti 2026–2029. Surat Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2026 ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pokja News Room […]
Demak, Hukum-Kriminal.com – Polemik rencana alih fungsi Gedung Olahraga (GOR)/Gedung Serbaguna Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, menjadi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semakin memanas. Mayoritas warga mengaku keberatan dan mempertanyakan proses administrasi serta mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total 18 RT di Desa Karangtowo, sebanyak […]
Poto** Balon Perangkat desa weding Demak, Hukum – Kriminal.com – Polemik pengisian perangkat desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada seorang kepala desa yang diduga secara sepihak menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembubaran panitia pengisian perangkat desa (Pilperades), padahal seluruh tahapan seleksi telah berjalan.Keputusan tersebut langsung memantik pertanyaan dari […]
Denpasar, Hukum-kriminal.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan desa melalui langkah nyata. Hanya sepekan setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), SMSI langsung merealisasikan program strategis tersebut dengan melantik Pokja News Room Jaga Desa Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026). Langkah cepat ini menjadi wujud keseriusan SMSI […]
Poto** Kades Weding ,Kecamatan Bonang DEMAK, Hukum-Kriminal.com – Pelaksanaan penjaringan perangkat desa di Desa Werding, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik muncul setelah adanya upaya pembubaran sepihak Panitia Pemilihan Perangkat Desa atau PILPERADES oleh Kepala Desa Werding. Padahal kepanitiaan tersebut telah terbentuk melalui Musyawarah Desa dan diwakili unsur perangkat desa serta […]
DEMAK, Hukum-Kriminal.com – Komisi A DPRD Kabupaten Demak menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan menerima audiensi sejumlah calon perangkat Desa Werdoyo dan Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung, yang menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan seleksi perangkat desa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (2/7/2026). Audiensi yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak tersebut merupakan tindak […]
JAKARTA, Hukum-Kriminal.com – Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), menjadi saksi lahirnya sebuah kekuatan baru yang diproyeksikan mengawal pembangunan desa di seluruh Indonesia. Pendiri Srikandi Jaga Desa sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, hingga Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Jaga Desa […]
DEMAK , Hukum-Kriminal.com – Langkah tegas kembali ditunjukkan Tim Penegakan Produk Hukum Daerah Kabupaten Demak. Pada Rabu (24/6/2026), dua lokasi usaha penjemuran bulu ayam di Desa Poncoharjo, Kecamatan Bonang, resmi disegel dan ditutup sementara oleh petugas gabungan. Penyegelan tersebut menyasar usaha milik Masithoh dan Santoso yang selama ini menjalankan aktivitas penjemuran bulu ayam di wilayah […]
DEMAK, Hukum-Kriminal.com – Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, beredar informasi bahwa posisi Ketua BPD tersebut dijabat oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah seorang ASN aktif diperbolehkan […]
