JAKARTA, Hukum-Kriminal.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintahan kembali menjadi sorotan tajam. Pernyataan keras Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, kepada para pengkritik program tersebut memicu gelombang kontroversi yang meluas, mulai dari aksi demonstrasi mahasiswa hingga kritik dari sejumlah tokoh yang dikaitkan dengan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).
Pernyataan Hashim yang menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari komitmen politik pemerintah serta kesiapannya menghadapi kritik di kampus-kampus menuai beragam respons. Di sejumlah daerah, aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu efektivitas kebijakan, prioritas anggaran, hingga transparansi pelaksanaan program.
Para pengunjuk rasa mempertanyakan besarnya alokasi anggaran MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp335 triliun. Mereka meminta pemerintah memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar tidak membuka ruang penyimpangan.
Kritik Datang dari Internal FORMAS
Sorotan terhadap Hashim disebut tidak hanya datang dari luar. Sejumlah tokoh yang dikaitkan dengan FORMAS juga menyampaikan kritik terbuka terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinannya.
KH. Maksum Hidayatullah menyatakan dirinya menilai pernyataan Hashim merupakan sebuah kekeliruan dalam komunikasi publik.
“Saya yakin Pak Hashim ini keceplosan. Tetapi mungkin begitulah karakternya. Merasa paling benar sendiri, paling berkuasa sendiri untuk mengurus negeri ini,” ujarnya. Kamis,2/7/2026.
Menurutnya, FORMAS yang semula dibangun sebagai wadah kolaborasi masyarakat dinilai mulai kehilangan arah dan tidak lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Nada serupa juga disampaikan Ferry Sibarani yang mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional.
“Ingat, banyak warning untuk bulan Agustus. Kita berharap Pak Hashim tidak menjadi pemicu yang membangkitkan kenangan Reformasi 1998,” katanya.
Sementara itu, mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, Yono Hartono, mengaku telah lebih dahulu meninggalkan organisasi tersebut karena mengaku tidak lagi sejalan dengan kepemimpinan Hashim.
Menurut Yono, dirinya menyarankan rekan-rekan yang masih ingin tetap mendukung program pemerintah agar bergabung ke kelompok lain yang menurutnya lebih fokus pada penguatan disiplin dan pengawalan kebijakan pemerintah. Ia juga menyatakan, “Saya ini PWI, saya pendukung Dasco.”
FORMAS Disebut Terbelah
Di tengah meningkatnya polemik, muncul penilaian dari sejumlah pihak bahwa FORMAS kini menghadapi dinamika internal. Sebagian anggota disebut tetap mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai program prioritas pemerintah, sementara sebagian lainnya mendorong evaluasi serta meminta pemerintah lebih mendengar aspirasi masyarakat mengenai prioritas penggunaan anggaran.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari pengurus pusat FORMAS yang mengonfirmasi adanya perpecahan organisasi tersebut.
Ujian Politik Program MBG
Polemik mengenai MBG kini tidak lagi semata-mata berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Perdebatan telah melebar ke isu komunikasi politik, efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, hingga hubungan pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tuntutan agar seluruh pelaksanaan program dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Apakah kontroversi ini akan mereda atau justru berkembang menjadi dinamika politik yang lebih besar, akan sangat bergantung pada langkah pemerintah dalam merespons kritik, membuka ruang dialog, serta menjaga kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional. (Agil)
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Mengungkap Fakta Demi Keadilan