JAKARTA, Hukum-Kriminal.com – Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), menjadi saksi lahirnya sebuah kekuatan baru yang diproyeksikan mengawal pembangunan desa di seluruh Indonesia. Pendiri Srikandi Jaga Desa sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, hingga Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan deklarasi nasional untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam mengawal pembangunan desa, mengawasi program strategis pemerintah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Momentum tersebut juga menjadi sinyal dimulainya konsolidasi besar dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan itu, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama ribuan pengurus dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Acara turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Jaksa Agung RI, para menteri, wakil menteri, komisaris dan direksi BUMN, kepala daerah, termasuk Rahmat Mirzani Djausal serta Sherly Tjoanda Laos yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Hashim: Program Besar Harus Dikawal, Jangan Sampai Gagal karena Lemahnya Pengawasan
Dalam pidato utamanya, Hashim menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, tetapi membutuhkan pengawasan yang kuat dari seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi masa depan anak-anak Indonesia sehingga pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Program-program pemerintah memiliki tujuan mulia. Jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa,” tegas Hashim.
ABPEDNAS–SMSI Bersekutu, 3.181 Media Siber Siap Kawal Program Jaga Desa
Usai pelantikan, perhatian peserta beralih pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dan Serikat Media Siber Indonesia.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama dan Ketua Umum SMSI Firdaus, sebagai bentuk komitmen memperkuat publikasi, edukasi, serta pengawasan terhadap berbagai program pembangunan desa.
Kerja sama ini juga mencakup dukungan SMSI yang menaungi sekitar 3.181 perusahaan media siber di Indonesia terhadap Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sekaligus pembentukan Pokja News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi jembatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa dan penandatanganan PKS ABPEDNAS–SMSI pun menjadi tonggak baru penguatan peran perempuan dan media siber sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, dan sesi foto bersama dalam suasana meriah. (Agil)
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Mengungkap Fakta Demi Keadilan