Skandal Tanah Negara di Jepara: Ketua PRAJA Eko HK, Bongkar Mafia Tanah dan Soroti Dugaan Permainan Meja Hijau

Jepara, Hukum-kriminal.com – Polemik tanah negara di Jepara kian memanas. Ketua Pasopati Nusantara Jaya (PRAJA), Eko Sugiarto yang biasa dipanggil Eko HK, menuding ada kejanggalan besar dalam putusan sengketa tanah yang melibatkan warga setempat melawan penggugat bernama Luluk. Tanah tersebut dulunya berstatus tanah negara dan dikelola oleh ayah Kemadi dengan izin resmi dari Dinas Pengairan […]

Bagikan Berita/Artikel ini

Putusan Hakim Dinilai Penuh Kejanggalan, Kuasa Hukum Bela Puspasari Kecam Pengadilan Negeri Semarang

Semarang, Hukum-Kriminal.com – Kuasa hukum Bela Puspasari, terdakwa dalam kasus dugaan penggelapan dana di PT Terang Jaya Anugerah, melontarkan kecaman keras terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang. Putusan yang menjatuhkan hukuman 2,6 tahun penjara kepada klien mereka dinilai tidak profesional, janggal, dan sarat kekeliruan hukum.(23/5/25) Tiga hakim yang mengadili perkara ini — H. Muhammad […]

Bagikan Berita/Artikel ini

Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024

Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024   Jakarta, Hukum & Kriminal – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut bahwa […]

Bagikan Berita/Artikel ini

KPK Tahan 15 Tersangka Kasus Pungli, Salah Satunya Karutan

  KPK Tahan 15 Tersangka Kasus Pungli, Salah Satunya Karutan     Jakarta, Hukum & Kriminal (HK News) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan terhadap 15 tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rutan KPK. Belasan orang itu terdiri dari Kepala Rutan hingga pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD).   Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol. […]

Bagikan Berita/Artikel ini

KPU Tertutup, Tak Serius Selenggarakan Pemilu

  KPU Tertutup, Tak Serius Selenggarakan Pemilu   Jakarta, Hukum & Kriminal (HK News) KPU menghilangkan grafik data perolehan suara dalam Sirekap. Pada waktu berdekatan, KPU menjawab permintaan informasi yang dilayangkan oleh ICW pada tanggal 22 Februari 2024. Kedua respon KPU tersebut mengecewakan.   Dikutip dari rilis resmi ICW, Rabu (13/3/2024) yang menyebutkan respon KPU […]

Bagikan Berita/Artikel ini

Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK

Jakarta, Hukum-Kriminal.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 26-27 April 2022. OTT dilakukan di wilayah Jawa Barat. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK juga menangkap perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Bagikan Berita/Artikel ini        

Bagikan Berita/Artikel ini

Mengungkap Sosok Misterius Mr. X alias Rabudin, Kunci Utama Kasus Proyek Jembatan Kilangan Aceh Singkil

HUKUM-KRIMINAL.COM Polemik Proyek Pembangunan Jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil senilai 40 miliar yang menuai banyak masalah, sehingga menjadi sorotan banyak pihak, baik masyarakat maupun para aktivis. Sudah banyak demo/unjuk rasa yang diadakan di Aceh maupun di Jakarta yang menuntut penyelesaian dan pengungkapan skandal Proyek Pembangunan Jembatan Kilangan, menuntut agar para pelaku yang terlibat dalam […]

Bagikan Berita/Artikel ini

Kejagung Lepas 43 Insan Adhyaksa ke KPK

Jakarta, SwaraJabar.Com – Kejaksaan Agung menegaskan, jaksa yang dikaryakan pada lembaga antirasuah merupakan insan adhyaksa pilihan yang telah mengikuti serangkaian tes yang diwajibkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Hermon Dekristo, didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Kepala Bagian Pengembangan […]

Bagikan Berita/Artikel ini

KPK dan Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa

Sejak 2015, pemerintah mengucurkan dana desa. Dana yang besar, tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3), guna memperkuat pengawasan dana desa. Kunjungannya disambut oleh tiga Pimpinan KPK, Alexander Marwata, Lili […]

Bagikan Berita/Artikel ini