Demak – hukum-kriminal.com |Tewasnya seorang pekerja konstruksi di proyek pembangunan Jembatan Jajar Dempet–Doreng, Kabupaten Demak, akibat tertimpa tiang pancang memicu gelombang kritik tajam dari para pegiat sosial Kota Wali. Peristiwa maut itu dinilai tidak bisa sekadar dianggap “kecelakaan kerja biasa”. “Ini proyek pakai uang negara, bukan proyek pribadi. Harus dicari penyebabnya secara teknis dan hukum. […]
DEMAK, Hukum-kriminal.com – Aroma dugaan mark up menyeruak dari proyek lanjutan pembangunan Pasar Brambang senilai Rp830,6 juta milik Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Demak. Proyek yang bersumber dari APBD 2025 (Insentif Fiskal) ini kini tengah jadi sorotan publik karena dinilai tak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya). Informasi yang dihimpun menyebutkan proyek tersebut berada di bawah […]
Blora – hukum-kriminal.com |Aroma busuk dugaan korupsi Dana Desa kembali menyeruak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kali ini bukan Kepala Desa yang terseret, melainkan operator desa berinisial L, yang diduga menggelapkan uang kader sebesar Rp25 juta. Insiden ini terjadi di Desa Tambaksari, Kecamatan Blora, dan kini tengah menjadi sorotan masyarakat setempat. Saat tim awak media […]
Demak, hukum-kriminal.com – Cuaca ekstrem kembali melanda Kabupaten Demak! Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur sejak Rabu sore (15/10/2025) membuat sebuah pohon besar tumbang di Jalan Sultan Trenggono, hingga menutup sebagian badan jalan dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Namun tak butuh waktu lama, Satuan Samapta Polres Demak langsung bergerak cepat ke lokasi. Dengan […]
Jakarta, Hukum-kriminal.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan besar pemerintahan, justru menyisakan masalah serius. Buruknya tata kelola, penyaluran anggaran yang keliru, hingga dugaan penggelapan dana membuat program ini tak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga membuka ruang besar bagi praktik korupsi. Konflik Kepentingan dan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Berbagai laporan mengungkap adanya […]
Demak, Hukum-Kriminal.com — Dunia olahraga Demak geger! Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Demak dari Partai Demokrat berinisial RF mendadak membatalkan turnamen SSB yang digagas untuk pembinaan sepak bola usia dini sekaligus memeriahkan HUT Partai Demokrat. Ironisnya, keputusan sepihak itu dilakukan tanpa alasan jelas dan dinilai penuh arogansi. Menurut keterangan Mas Sunar, salah satu penggagas, kabar […]
Jakarta, Hukum.Kriminal.com – Di balik gemerlap proyek pemerintah bernilai miliaran rupiah, ada kisah getir subkontraktor yang sering kali terjerat dalam pusaran korupsi. Mereka berada di posisi serba sulit: mengerjakan proyek sesuai kontrak, tapi tak jarang justru ditarik masuk ke meja hijau sebagai pesakitan. Fenomena ini semakin marak ketika penegak hukum menggunakan pasal “serba bisa” dalam […]
Blora, Hukum-Kriminal.com – Kebijakan pengalihan tenaga pengabdian menjadi outsourcing namun tetap diperbolehkan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di RSUD dr. R. Soetijono Blora memicu gelombang sorotan publik. Pasalnya, status outsourcing secara umum tidak diakui sebagai masa pengabdian untuk syarat pendaftaran PPPK. Dugaan pelanggaran regulasi pun menyeruak, Sabtu (13/9/2025). Saat dikonfirmasi, Kepala BKPSDM […]
Semarang, Hukum-kriminal.com – Dua dekade Komisi Yudisial (KY) membawa beberapa hikmah penting dalam menjaga integritas hakim dan peradilan di Indonesia. Peran KY diantaranya memperkuat pengawasan eksternal terhadap hakim, mengawasi perilaku hakim dalam mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Melalui edukasi publik dan penanganan laporan pelanggaran, KY berupaya menjaga martabat dan kehormatan profesi hakim. Mendorong […]
Demak, Hukum-Kriminal.com – Penggunaan APBD Demak, untuk pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak, memang bisa dilakukan, asalkan memenuhi syarat dan prinsip yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dari sisi legalitas, etika, prioritas anggaran, dan independensi lembaga penegak hukum. Jadi, penggunaan APBD Kab.Demak untuk pembangunan Kantor Kejari Demak, […]