Demak, Hukum-Kriminal – Buntut pemilihan EO penyelenggara grebeg besar Demak tahun 2025 yang telah mendegradasi Diana Ria Enterprise sebagai penguasa tunggal penyelenggaraan even tradisi lokal selama bertahun-tahun tersebut menjadi isu lokal yang sedang trending di berbagai komunitas warung kopi kota wali.
Berbagai narasi mengalir dan menjadi tema diskusi di ruang publik maupun sekedar ajang debat kusir di sejumlah warung kopi.
H Bram Bimantoro, SE, MBA pengamat masalah sosial asal Karangawen Demak berpendapat, langkah Bos Diana Ria enterprise H Munthohar membuka pasar rakyat di lokasi dan waktu yang berdekatan dengan even grebeg besar dimaknai sebagian warga Demak sebagai ungkapan protes dan kekecewaan atas kegagalan Diana Ria Enterprise dalam proses pemilihan EO penyelenggara tradisi grebeg besar.
Ditemui wartawan di rumahnya, Pedurungan Semarang, 23/5, pengusaha properti asal Demak ini juga menyampaikan, bisa jadi sebagian warga Demak justru menganggap tindakan politisi partai Gerindra tersebut sebagai alarm perlawanan terhadap cengkeraman gurita bisnis penguasa.
“Ada kemungkinan proses pemilihan EO penyelenggara grebeg besar oleh Dinas Pariwisata dibaca publik sebagai upaya sapu bersih ladang cuan oleh oligarki atau bisa jadi dianggap sebagai bagian residu pasca rivalitas pilkada 2024,” ujarnya.
Di tengah hiruk-pikuk kemunculan grebeg besar tahun ini, narasi publik kembali terbelah dengan fenomena karangan bunga yang dikirim para pimpinan legislatif Kabupaten Demak untuk H Munthohar, sejawat mereka yang tengah menggelar even pasar rakyat.
Publik tentunya tak bisa memaknai kiriman karangan bunga hanya sekedar format seremonial dalam konteks pemberian ucapan selamat belaka. Karangan bunga yang dikirim tiga orang pimpinan legislatif Demak bisa dibaca publik sebagai sebuah pesan perang.
Tentu bukan tanpa dasar bila publik mempersepsikan hal tersebut sebagai sebuah pesan perang karena disharmonisasi eksekutif dan legislatif telah mengalun sejak lama. Rapor merah yang diberikan DPRD sebagai tanggapan terhadap LKPJ Bupati Demak TA 2024 menguatkan sinyal bahwa hubungan dua lembaga itu sedang tidak baik-baik saja. Beberapa pimpinan legislatif Demak bahkan berulang kali melontarkan kritik pedas melalui media terkait kinerja dan kebijakan eksekutif.
Kegagalan dalam penanganan rob di beberapa wilayah kecamatan, mitigasi dan penanganan bencana banjir jelas menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati. Dimana kondisi tersebut dipertegas dengan pernyataan sikap warga kecamatan Sayung yang ingin lepas dari pangkuan pemerintah kabupaten Demak. Dalam kacamata kepemimpinan, hal tersebut bisa dianggap sebagai sebuah tamparan keras sekaligus menunjukkan hilangnya kepercayaan publik kepada pemimpin. Sehingga tak bisa dipungkiri, jika legitimasi terhadap pemerintahan Bupati Demak Hj Eistianah kian melemah.
Secara politis, Eisti yang sejak awal tidak memiliki mayoritas dukungan parlemen gagal menambah amunisi politiknya. Namun dalam perkembangannya dukungan politis terhadap putri almarhum H Noerhalim ini justru makin berkurang.
Dihubungi media ini melalui ponselnya 23/5, wakil ketua DPRD Demak H Maskuri menyatakan bahwa apa yang terjadi di Demak saat ini adalah hal biasa dalam dinamika sebuah pemerintahan. Politikus partai Gerindra ini menepis tudingan adanya keretakan hubungan maupun kebuntuan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
“Tidak ada itu keretakan hubungan, dalam pemerintahan, ini hanyalah dinamika, biasa tidak perlu dipersoalkan, “ujarnya.
Terkait polemik grebeg kembar, Maskuri meminta semua pihak untuk dapat mengendalikan diri agar tradisi ritual grebeg besar sebagai budaya religi warisan leluhur dapat berlangsung dengan khidmat. ***yok
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Mengungkap Fakta Demi Keadilan