DEMAK, Hukum-kriminal.com — Proyek revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 kembali memicu kegaduhan. Di berbagai titik, pekerjaan yang menelan anggaran miliaran rupiah itu ditemukan sarat kejanggalan, baik aspek teknis maupun non-teknis. Namun ironisnya, meski laporan telah dilayangkan berulang kali, pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Demak tak kunjung menunjukkan respon berarti.
Situasi ini membuat publik bertanya-tanya: ada apa dengan proyek revitalisasi pendidikan Demak?
Mengapa dugaan pelanggaran terang-terangan seperti mutu bangunan rendah, pengerjaan asal-asalan, dan indikasi manipulasi standar teknis seolah dibiarkan begitu saja?
Laporan Masuk, Bukti Lengkap, Tapi Aparat Pengawas Diam — Ada Apa?
Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat dan pemerhati pendidikan, laporan mengenai dugaan penyimpangan telah disampaikan secara resmi dan berulang. Namun anehnya, hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan maupun Inspektorat seolah kehilangan nyali untuk turun langsung menindaklanjuti.
“Kalau sudah dilaporkan lengkap tapi tidak direspon, itu tanda tanya besar. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang sedang ditutupi,” ujar salah satu Tim media yang enggan disebutkan namanya.
Diamnya kedua instansi tersebut justru memunculkan dugaan liar publik:
apakah ada pihak yang bermain di balik proyek revitalisasi ini?
Atau, apakah pengawas hanya bekerja di atas kertas tanpa mau menyentuh lapangan?
Temuan Lapangan Bikin Geleng Kepala
Berdasarkan pengecekan di sejumlah lokasi proyek, ditemukan:
Pekerjaan konstruksi tidak sesuai spek
Material bermutu rendah
Struktur mudah retak meski belum selesai
Proyek dikerjakan asal-asalan demi mengejar deadline
Proyek dikerjakan pihak ketiga
Dugaan tidak adanya pengawasan melekat dari dinas
Beberapa bangunan bahkan tampak retak, ambles, dan tidak memenuhi standar keamanan, padahal anggaran revitalisasi ini bersumber dari APBD dengan nilai yang tidak sedikit.
Pengawasan Lemah atau Ada “Kondisi” Tertentu?
Lemahnya respon dinas teknis dan Inspektorat menimbulkan kegelisahan. Banyak pihak menilai, diamnya institusi pengawas justru menjadi indikasi awal adanya permainan yang lebih besar.
Apakah hanya kelalaian?
Atau ada hubungan gelap antara kontraktor dan oknum tertentu?
Pertanyaan ini kini menggema di tengah masyarakat.
Jika tidak ada masalah, mengapa laporan masyarakat diabaikan?
Jika semuanya sesuai aturan, mengapa tidak ada inspeksi mendadak atau tindakan tegas?
Publik menilai, diamnya pengawas justru lebih keras daripada ribuan kata.
Desakan Publik: Bupati, APH, dan BPKP Harus Turun Tangan!
Situasi ini kini berubah menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Publik menuntut:
Bupati Demak memerintahkan audit menyeluruh
Inspektorat tidak bermain aman
Kejaksaan / Tipikor Polres menelusuri dugaan penyimpangan anggaran
BPKP melakukan audit teknis dan kerugian negara
Jika tidak ada tindakan cepat, masyarakat khawatir proyek revitalisasi pendidikan Demak 2025 akan menjadi kuburan anggaran dan mencoreng wajah pelayanan pendidikan di Kabupaten Demak.
Penutup: Publik Tidak Mau Dibohongi
Revitalisasi pendidikan seharusnya meningkatkan kualitas sekolah, bukan menjadi ladang bisnis proyek bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Diamnya pengawas dan lambannya respon instansi terkait hanya menambah kuat dugaan bahwa ada yang tidak beres dalam proyek revitalisasi ini.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat belum memberikan klarifikasi resmi, seolah membiarkan spekulasi publik semakin liar. (Agil)
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Mengungkap Fakta Demi Keadilan