Demak, Hukum-kriminal.com – Alih-alih menjadi dapur harapan rakyat, Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, justru berubah menjadi pusat kontroversi. Program nasional yang dibiayai uang negara ini kini disorot tajam setelah kritik soal menu bergizi dibalas dengan nada tinggi, sindiran kasar, dan sikap antikritik oleh oknum pengelola.
Bukannya evaluasi, yang muncul justru emosi.
Masalah bermula saat wali murid, warga, dan seorang guru menyuarakan keluhan terkait kualitas menu MBG. Kritik itu bukan tanpa dasar, melainkan menyentuh inti program:
° Protein tidak konsisten,
° Sayuran layu dan tidak segar,
° Distribusi menu kerap molor.
Namun respons yang muncul justru mengundang kemarahan publik.
Dalam sebuah grup WhatsApp, oknum pengelola dapur diduga melontarkan pernyataan bernada menyindir:
“Kalau di atas menu dikasih uang seperti ini (**dikasih uang Rp
100.000) nanti pada diam.” lontarnya dalam pengelola dapur dalam whatshap.
Tak berhenti di situ, masyarakat juga disebut “kurang bersyukur” atas program pemerintah.
Pernyataan ini sontak memicu pertanyaan besar:
° Apakah kritik gizi kini dianggap pembangkangan?
° Apakah uang negara boleh dipakai tanpa pengawasan publik?
Respons emosional ini membuat publik geram. Warganet menyebut sikap tersebut sebagai cermin arogansi pengelola dan kegagalan memahami bahwa MBG adalah program pelayanan publik, bukan proyek pribadi.
Imam Sandholi, SH, advokasi Pasopati Nusantara Jaya, menegaskan dengan keras:
“Dapur MBG itu dibiayai APBN. Kritik menu bukan penghinaan, tapi alarm bahaya. Kalau kritik dibalas marah, maka ada yang salah dengan mental pengelolanya.”
Menurutnya, jika pola seperti ini dibiarkan, MBG bisa berubah dari program gizi menjadi program konflik.
Kemarahan publik kini bermuara pada satu tuntutan tegas: AUDIT TOTAL DAPUR MBG TEGAL ARUM.
Masyarakat mendesak:
Audit menyeluruh SOP dan kualitas bahan pangan, Pemeriksaan sikap dan etika pengelola dapur,
Pembinaan serius soal komunikasi pelayanan publik, Jaminan menu sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), bukan asal kenyang.
“Kalau kritik saja dibalas emosi, bagaimana nasib kualitas gizi anak-anak?” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa.(30/1/2025)
Kini bola panas ada di tangan penyelenggara pusat MBG. Publik menunggu:
– Apakah negara hadir?
– Atau justru membiarkan dapur MBG berubah menjadi ruang tanpa kontrol?
“Kami minta MBG pusat segera turun tangan, audit SPPG dapur MBG Tegal Arum. Jangan sampai program untuk rakyat justru dijalankan dengan ego dan arogansi,” tegas perwakilan wali murid.
Program MBG lahir untuk menyehatkan rakyat, bukan untuk membungkam kritik.
Jika kritik dibalas kemarahan, maka yang rusak bukan hanya dapur, tetapi kepercayaan publik terhadap negara.
Transparansi atau skandal.
Evaluasi atau kegagalan.
Pilihan ada di tangan pemerintah. (Agil)