Poto** Zayinul Fata Ketua DPRD Demak tengah
MAGELANG, Hukum-Kriminal.com — Atmosfer kepemimpinan nasional benar-benar “dipanaskan” di Akademi Militer (Akmil) Magelang! Sebanyak 557 Ketua DPRD se-Indonesia digembleng dalam retreat kepemimpinan bergengsi selama lima hari, 15–19 April 2026. Agenda strategis yang diinisiasi Lemhannas ini bukan sekadar seremoni—melainkan ajang konsolidasi besar untuk menyatukan arah kebijakan nasional hingga ke daerah.(17/4/2026)
Di tengah forum elite tersebut, Ketua DPRD Demak, Zayinul Fatta, tampil lantang menyuarakan pesan krusial: tanpa sinkronisasi yang kuat, kebijakan pusat dan daerah berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan itu berbahaya bagi efektivitas pembangunan.
Alarm Keras untuk Sinkronisasi Nasional
Zayinul Fatta menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi “ruang tempur strategis” untuk menyamakan visi antara pusat dan daerah.
“Kalau komunikasi tidak solid, kebijakan bisa tumpang tindih bahkan saling bertabrakan. Kita ingin pusat dan daerah berjalan seirama, saling menguatkan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa sinkronisasi kebijakan kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak.
Digembleng Total! Dari Geopolitik hingga Disiplin Militer
Selama retreat, para pimpinan DPRD tidak hanya duduk mendengar materi, mereka ditempa secara total:
– Wawasan Kebangsaan & Geopolitik: Membaca arah dunia dan dampaknya ke daerah
– Simulasi Keputusan Strategis: Latihan menghadapi krisis nyata
– Kedisiplinan Ala Militer: Fisik dan mental ditempa tanpa kompromi.
– Dialog Level Tinggi: Diskusi langsung dengan pejabat kabinet, TNI/Polri, hingga kementerian strategis
Semua dirancang untuk mencetak pemimpin daerah yang tangguh, cepat, dan presisi dalam mengambil keputusan.
Bukan Sekadar Retreat, Ini Konsolidasi Nasional
Retreat ini menjadi bukti bahwa negara sedang serius membangun orkestrasi kebijakan dari pusat hingga daerah. Tidak boleh lagi ada celah koordinasi yang membuat program mandek di lapangan.
Zayinul Fatta menutup dengan pesan tajam:
“Apa yang dirancang di pusat harus benar-benar terasa hingga ke pelosok. Dengan kolaborasi kuat, kita bisa menutup celah kesenjangan implementasi.” tegasnya.
Dari Magelang, satu pesan menggema ke seluruh Indonesia:
Sinkronisasi adalah kunci! Tanpa itu, pembangunan hanya akan berjalan pincang.
Dan kini, para Ketua DPRD—termasuk dari Demak—telah “dipersenjatai” untuk memastikan kebijakan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.(Agil)
