Semarang, Hukum-kriminal.com – Isu liar soal kenaikan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 yang beredar di media sosial akhirnya terpatahkan. Kabar tersebut ditegaskan sebagai hoaks menyesatkan yang berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas daerah.20/2/2026.
Ketua Lembaga Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang sekaligus Sekretaris Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro, angkat bicara dengan nada tegas dan tanpa kompromi.
“Tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Itu hoaks! Justru berdasarkan edaran resmi yang saya lihat di Samsat, ada potongan pajak sebesar 5 persen,” tegas Johanes.
Menurutnya, isu kenaikan pajak sengaja digoreng untuk memancing kegaduhan dan membangun opini negatif terhadap pemerintah. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum jelas sumber dan tujuannya.
“Jangan mau diadu domba oleh berita tidak benar. Kalau kita ikut menyebarkan hoaks, kita sama saja memperkeruh keadaan,” ujarnya tajam.
Johanes juga menyoroti peran media dan warganet agar lebih bertanggung jawab dalam menerima dan membagikan informasi. Di tengah derasnya arus digital, ia menilai literasi informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran kabar bohong.
Lebih jauh, ia mengajak warga Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, untuk tetap disiplin membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan daerah.
“Pajak adalah urat nadi pembangunan. Tanpa pajak, tidak ada jalan yang diperbaiki, tidak ada fasilitas publik yang ditingkatkan. Jangan sampai karena termakan hoaks, kita merugikan daerah sendiri,” tandasnya.
Ia juga menyerukan agar kondusivitas Jawa Tengah tetap dijaga. Menurutnya, stabilitas daerah adalah modal utama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pesannya jelas: jangan mudah percaya isu murahan, tetap bayar pajak, dan jangan biarkan hoaks merusak semangat membangun daerah. (Agil)