DEMAK, Hukum-kriminal.com – Aroma dugaan mark up menyeruak dari proyek lanjutan pembangunan Pasar Brambang senilai Rp830,6 juta milik Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Demak. Proyek yang bersumber dari APBD 2025 (Insentif Fiskal) ini kini tengah jadi sorotan publik karena dinilai tak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya).
Informasi yang dihimpun menyebutkan proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab PPKom Drs. Iskandar Zulkarnain, MM, dengan CV Reza Jati Tunggal sebagai pelaksana dan CV Sakha selaku konsultan perencana. Proyek ini memiliki waktu pelaksanaan 90 hari kalender dengan masa pemeliharaan 180 hari.
Namun di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan realisasi fisik. Beberapa elemen pekerjaan, termasuk ukuran, bahan, serta biaya pemasangan papan nama proyek, diduga tidak sesuai dengan dokumen RAB. Hal itu memunculkan dugaan kuat adanya mark up anggaran.
Publik pun mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD 2025 tersebut.
Salah satu pemerhati kebijakan publik menegaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara spek dan realisasi, maka berpotensi menimbulkan kerugian negara.
> “Jika ditemukan perbedaan antara spek dan realisasi, rekanan harus bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya tegas, Sabtu (11/10/2025).
Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pelanggaran terhadap spesifikasi teknis dapat berujung sanksi administrasi, blacklist, bahkan pidana.
Jika terbukti ada manipulasi harga atau spesifikasi, pelaku dapat dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dengan ancaman penjara hingga 20 tahun dan denda Rp1 miliar.
Terpisah, Sekretaris SMSI Jawa Tengah yang juga Ketua PRAJA, Eko HK, angkat bicara dan mendesak APIP untuk segera turun tangan memeriksa proyek tersebut.
> “Kalau tidak ada tindakan, kami akan layangkan surat resmi ke pihak terkait agar pekerjaan ini diperiksa sebagaimana mestinya,” tegas Eko HK.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait termasuk Dinas Perdagangan dan PPKom proyek belum memberikan keterangan resmi.
(Agil)
Komentar