Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Banten, Hukum-kriminal.com – Provinsi Banten kembali mencatatkan sejarah nasional. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, bersama Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Museum Media Siber Indonesia, Minggu (8/2/2026).Museum yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang, Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang ini menjadi museum […]
Demak, Hukum-kriminal.com – Alih-alih menjadi dapur harapan rakyat, Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, justru berubah menjadi pusat kontroversi. Program nasional yang dibiayai uang negara ini kini disorot tajam setelah kritik soal menu bergizi dibalas dengan nada tinggi, sindiran kasar, dan sikap antikritik oleh oknum pengelola.Bukannya evaluasi, yang muncul justru […]
Kudus, Hukum.kriminal.com –Suasana mencekam menyelimuti SMA Negeri 2 Kudus, Kamis (29/1/2026) siang. Sebanyak 118 siswa mendadak tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini memicu kepanikan massal dan sorotan tajam publik terhadap kualitas serta pengawasan program pemerintah tersebut. Puluhan ambulans, kendaraan BPBD, hingga aparat kepolisian […]
Jakarta, Hukum-kriminal.com – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten dipastikan menjadi momentum penting bagi dunia pers nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam agenda tersebut.Kepastian itu terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI pada […]
DEMAK, Hukum-Kriminal.com – Aroma busuk dugaan permainan dalam tender pengelolaan parkir Pasar Bintoro kian menyengat. Nama Slamet Bisri, yang dikenal publik sebagai “Raja Parkir” Demak sekaligus Wakil Ketua DPRD Demak, mencuat dan disorot tajam. Ia diduga kuat menjadi penghambat proses tender parkir yang diikuti oleh Pasopati Nusantara Jaya (Praja). Dugaan ini mencuat setelah Pasopati Nusantara […]
BLORA, Hukum-kriminal.com – Di balik megahnya proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Randublatung, tersimpan kisah pilu seorang pekerja yang kini harus menjalani hidup sebagai penyandang disabilitas permanen. Muhammad Anshori bin Jiman, warga Dukuh Kedawung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Banjarejo, kehilangan masa depan setelah tersengat aliran listrik saat bekerja di proyek fasilitas kesehatan milik negara. Ironisnya, hingga […]
Demak, Hukum-kriminal.com – Ketua Umum Pasopati Nusantara Jaya (PRAJA), Eko Sugiarto, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak. Ia menilai prinsip dasar pemerintahan yang baik, mulai dari transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, disiplin, hingga orientasi kinerja, tidak dijalankan secara serius oleh para pemangku kepentingan. Menurut Eko Sugiarto […]
Grobogan, Hukum-kriminal.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang meningkatkan gizi pelajar justru berubah menjadi mimpi buruk di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan dilaporkan tumbang massal usai mengonsumsi makanan yang diduga berasal dari SPPG Gubug, Grobogan Jawa Tengah. Data resmi dari UPTD Korwil Pendidikan dan Puskesmas Gubug, mengungkap, korban […]
Samarinda, Kaltim – Hukum-Kriminal.com Perayaan hari ulang tahun provinsi Kalimantan Timur yang ke-69 digelar dalam upacara resmi di lapangan Stadion Kadri Oning, Sempaja, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD di gedung utama DPRD provinsi Kalimantan Timur, Jum’at (9/1/26). Upacara yang dilaksanakan pada pagi hari dipimpin langsung oleh Gubernur […]
Jakarta, Hukum-Kriminal.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI secara resmi menyiapkan 968 lokasi kerja sosial sebagai sarana pelaksanaan pidana kerja sosial. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk persiapan institusi dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada tahun 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Inipasti) Jenderal Pol. (Purn) Drs. […]